SKB Pemerintahan Kota/Kabupaten

Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari . . . . .

Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas . . . . .

Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah . . . . .

Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain . . . . .

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai . . . . .

Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah . . . . .

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme . . . . .

Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah . . . . .

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi menupakan pengawasan . . . . .

Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model . . . . .

Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah . . . . .

Jabatan struktural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain . . . . .

Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik . . . . .

Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi . . . . .

Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh . . . . .

Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain . . . . .

Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah . . . . .

Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat . . . . .

Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2004.

Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode . . . . .