SKB Pemda

Kategori:

Topik:

Contoh soal SKB Pemda ini adalah rangkaian dari seleksi atau tes CPNS. Jadi bagi kamu yang ingin menjadi PNS atau ASN di bidang Pemda / pemerintahan daerah, coba pelajari berbagai macam contoh soal SKB Pemda dalam bab ini.

Kerjakan juga latihan soal atau kuis yang ada di bawah. Di dalamnya terdapat ribuan variasi contoh soal SKB Pemda. Semoga contoh soal ini bisa membantu kalian lolos tes CPNS bagian Pemda / Pemerintahan Kabupaten / Kota.

CONTOH SOAL SKB PEMDA - contohsoalku.com

Contoh Soal SKB Pemda dan Jawaban

Contoh Soal SKB Pemda 1 – 10

CONTOH SOAL 1

Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui _ _ _ _ _

  1. Diklat dalam Jabatan
  2. Diklat Prajabatan
  3. Diklat Fungsional
  4. Pengembangan melalui Transfer

CONTOH SOAL 2

Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari _ _ _ _ _

  1. Dana alokasi umum
  2. Dana alokasi khusus
  3. Dana perimbangan
  4. Dana darurat

CONTOH SOAL 3

Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah _ _ _ _ _

  1. Job analysis for setting rates
  2. Job analysis for training purposes
  3. Job analysis for personnel spesification
  4. Job analysis for method improvements

CONTOH SOAL 4

Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah _ _ _ _ _

  1. Sekretariat daerah
  2. Inspektorat daerah
  3. Dinas daerah
  4. Lembaga teknis daerah

CONTOH SOAL 5

Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah _ _ _ _ _

  1. Akordion
  2. Keluwesan
  3. Pendelegasian wewenang
  4. Jalur dan staf

CONTOH SOAL 6

Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah _ _ _ _ _

  1. Agency
  2. Ultra vires
  3. General competence
  4. Open-End arrangement

CONTOH SOAL 7

Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain _ _ _ _ _

  1. Akuntabilitas pemerintah daerah
  2. Potensi daerah
  3. Perimbangan antar daerah
  4. Eksternalitas antar daerah

CONTOH SOAL 8

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme _ _ _ _ _

  1. Pengangkatan oleh sultan
  2. Pengangkatan langsung
  3. Pemilihan umum
  4. Permufakatan rakyat

CONTOH SOAL 9

Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat _ _ _ _ _

  1. Kota
  2. Kabupaten
  3. Kabupaten/kota administratif
  4. Provinsi

CONTOH SOAL 10

Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah _ _ _ _ _

  1. Majelis Permusyawaratan Ulama
  2. Mahkamah Syariah
  3. Lembaga Wali Nanggroe
  4. Lembaga Adat

Jawaban Soal SKB Pemda 1 – 10

  1. A
  2. A
  3. A
  4. C
  5. D
  6. B
  7. D
  8. C
  9. D
  10. D

Contoh Soal SKB Pemda 11 – 20

CONTOH SOAL 11

Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah _ _ _ _ _

  1. Majelis Rakyat Papua
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
  3. Lembaga Adat
  4. DPR Kabupaten

CONTOH SOAL 12

Output pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah _ _ _ _ _

  1. Kesimpulan
  2. Rekomendasi
  3. Temuan
  4. Opini

CONTOH SOAL 13

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal _ _ _ _ _

  1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
  2. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
  3. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
  4. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

CONTOH SOAL 14

Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain _ _ _ _ _

  1. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
  2. Pembatalan peraturan daerah
  3. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
  4. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

CONTOH SOAL 15

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi menupakan pengawasan _ _ _ _ _

  1. Internal
  2. Eksternal
  3. Langsung
  4. Tidak langsung

CONTOH SOAL 16

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai _ _ _ _ _

  1. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
  2. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
  3. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
  4. Kemampuan untuk memaksakan kehendak

CONTOH SOAL 17

Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah _ _ _ _ _

  1. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
  2. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
  4. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance

CONTOH SOAL 18

Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah _ _ _ _ _

  1. Riil
  2. Luas
  3. Formil
  4. Materiil

CONTOH SOAL 19

Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah _ _ _ _ _

  1. Nyata
  2. Luas
  3. Bertanggung jawab
  4. Desentralisasi

CONTOH SOAL 20

Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan _ _ _ _ _

  1. Desentralisasi fungsional
  2. Desentralisasi jabatan
  3. Desentralisasi kenegaraan
  4. Desentralisasi teritorial

Jawaban Soal SKB Pemda 11 – 20

  1. A
  2. D
  3. A
  4. B
  5. C
  6. C
  7. C
  8. D
  9. A
  10. C

Contoh Soal SKB Pemda 21 – 30

CONTOH SOAL 21

Karakteristik local state government antara lain _ _ _ _ _

  1. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
  2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
  3. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
  4. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas

CONTOH SOAL 22

Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah _ _ _ _ _

  1. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  2. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
  3. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
  4. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia

CONTOH SOAL 23

Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah _ _ _ _ _

  1. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
  2. Memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
  3. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
  4. Menindak terhadap hal-hal yang negatif

CONTOH SOAL 24

Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain _ _ _ _ _

  1. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat
  2. Keterampilan birokrat
  3. Kepekaan birokrat
  4. Keterbukaan pemerintah

CONTOH SOAL 25

Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan _ _ _ _ _

  1. Penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
  2. Pembuatan taman rekreasi
  3. Pembangunan pembangkit listrik
  4. Pemberian tanah untuk bangunan sekolah

CONTOH SOAL 26

Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode _ _ _ _ _

  1. Monopoli
  2. Mandiri
  3. Terpadu
  4. Kontrak

CONTOH SOAL 27

Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah _ _ _ _ _

  1. Pengaturan pedagang kaki lima
  2. Perlindungan dari banjir
  3. Pemeliharaan hutan
  4. Pasar

CONTOH SOAL 28

Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain _ _ _ _ _

  1. Membantu perkreditan
  2. Memberikan penyuluhan
  3. Menata lingkungan
  4. Mengurus fakir miskin

CONTOH SOAL 29

Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas _ _ _ _ _

  1. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  2. Mengamati etika dan moral anggota DPRD
  3. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
  4. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah

CONTOH SOAL 30

Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah _ _ _ _ _

  1. Komisi DPRD
  2. Panitia Musyawarah
  3. Fraksi DPRD
  4. Badan Kehormatan

Jawaban Soal SKB Pemda 21 – 30

  1. D
  2. B
  3. C
  4. D
  5. A
  6. D
  7. C
  8. B
  9. A
  10. B

Latihan Soal SKB Pemda

Setelah mempelajari berbagai macam contoh soal SKB Pemda di atas, sekarang saatnya mengerjakan latihan soal.

Berikut adalah nama peserta dengan skor tertinggi bulan ini. Bila nama kamu belum tercantum, ikuti latihan soal online SKB Pemda di bawah.

Pos.NamePoints
There is no data yet

Ajak teman kamu untuk berkompetisi nilai dengan membagikan halaman ini ke akun media sosial kalian seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya.

Untuk melihat semua tes CPNS yang tersedia, kunjungi halaman Contoh Soal Tes CPNS.

Selamat Mengerjakan!

SKB PEMKOT / PEMKAB

Petunjuk Pengerjaan
Durasi Tes: 10 menit
Jumlah soal: 20 soal
Nilai Jawaban Benar: 5
Nilai Benar Semua: 100
Nilai Minimal Lulus: 80

1 / 20

Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah . . . . .

2 / 20

Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak . . . . .

3 / 20

Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah . . . . .

4 / 20

Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode . . . . .

5 / 20

Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah . . . . .

6 / 20

Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah . . . . .

7 / 20

Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh . . . . .

8 / 20

Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain . . . . .

9 / 20

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi menupakan pengawasan . . . . .

10 / 20

Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model . . . . .

11 / 20

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai . . . . .

12 / 20

Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2004.

13 / 20

Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik . . . . .

14 / 20

Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah . . . . .

15 / 20

Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui . . . . .

16 / 20

Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi . . . . .

17 / 20

Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian . . . . .

18 / 20

Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah . . . . .

19 / 20

Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah . . . . .

20 / 20

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal . . . . .

Sedang menilai . . . . .

Photo of author

Syaiful Bachri, S.T.

Syaiful Bachri adalah seorang insinyur mekanik. Saat ini dia berkecimpung di dunia engineering dan pendidikan, sambil menyalurkan hobinya dalam menulis artikel.