SKB Guru Bahasa Indonesia

SINYAL : .... = .... : KAMERA

IMPERATIF = .....

Sebanyak 14 sumur minyak milik Petro China lnternasional (Jabung) Ltd. disegel pemerintah kabupaten Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elano Bintoro, penyegelan ini salah satunya disebabkan pemkab meminta alokasi gas bumi ke Petro China yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. 'Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah jadi dasar 'ditahannya' perizinan Petro China, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin dikeluarkan,' ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barang ada langsung diberikan. 'Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya,' ucap Elan.

Memang saat ini Petro China Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD).'Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun, kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu Petro China-nya, permintaan pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya,' jelasnya. Ditambah sekretaris SKK Migas, Gde Pradayana mengatakan pembicaraan dengan pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. 'Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013,' ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. 'Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek,' katanya.

Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh pemkab Tanjung Jabung Timur. Saat ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. 'Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari yang lalu, saat opening IPA (Indonesia Petroleum Association) convention di JCC, presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh pemkab sendiri,' papar Gde. 'Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China di situ hanya sebagai operator saja, sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya pemkab menyegel asset negara,' tandas Gde.

(Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

SOAL:
Penyebab terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah ....

MENCUNGAP = .....

Sebanyak 14 sumur minyak milik Petro China lnternasional (Jabung) Ltd. disegel pemerintah kabupaten Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elano Bintoro, penyegelan ini salah satunya disebabkan pemkab meminta alokasi gas bumi ke Petro China yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. 'Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah jadi dasar 'ditahannya' perizinan Petro China, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin dikeluarkan,' ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barang ada langsung diberikan. 'Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya,' ucap Elan.

Memang saat ini Petro China Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD).'Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun, kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu Petro China-nya, permintaan pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya,' jelasnya. Ditambah sekretaris SKK Migas, Gde Pradayana mengatakan pembicaraan dengan pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. 'Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013,' ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. 'Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek,' katanya.

Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh pemkab Tanjung Jabung Timur. Saat ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. 'Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari yang lalu, saat opening IPA (Indonesia Petroleum Association) convention di JCC, presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh pemkab sendiri,' papar Gde. 'Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China di situ hanya sebagai operator saja, sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya pemkab menyegel asset negara,' tandas Gde.

(Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

SOAL:
Manakah pernyataan berikut yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas?

ARKAIS = .....

Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak mendominasi perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting berkaitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor asing termasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalu, kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai Rp8.242 trilliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara (G20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa dimana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

Karenanya, bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungan ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan pada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar pulau Jawa juga perlu didukung. Ini agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daearah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional.

Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan, dan infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apapun tadi pergi. Jadi bukan antiasing.

Kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah ....

Sebanyak 14 sumur minyak milik Petro China lnternasional (Jabung) Ltd. disegel pemerintah kabupaten Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elano Bintoro, penyegelan ini salah satunya disebabkan pemkab meminta alokasi gas bumi ke Petro China yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. 'Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah jadi dasar 'ditahannya' perizinan Petro China, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin dikeluarkan,' ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barang ada langsung diberikan. 'Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya,' ucap Elan.

Memang saat ini Petro China Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD).'Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun, kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu Petro China-nya, permintaan pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya,' jelasnya. Ditambah sekretaris SKK Migas, Gde Pradayana mengatakan pembicaraan dengan pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. 'Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013,' ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. 'Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek,' katanya.

Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh pemkab Tanjung Jabung Timur. Saat ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. 'Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari yang lalu, saat opening IPA (Indonesia Petroleum Association) convention di JCC, presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh pemkab sendiri,' papar Gde. 'Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China di situ hanya sebagai operator saja, sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya pemkab menyegel asset negara,' tandas Gde.

(Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

SOAL:Manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan Gde Pradayana?

KOMPILASI = .....

GAMANG >< .....

Sebanyak 14 sumur minyak milik Petro China lnternasional (Jabung) Ltd. disegel pemerintah kabupaten Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elano Bintoro, penyegelan ini salah satunya disebabkan pemkab meminta alokasi gas bumi ke Petro China yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. 'Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah jadi dasar 'ditahannya' perizinan Petro China, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin dikeluarkan,' ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barang ada langsung diberikan. 'Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya,' ucap Elan.

Memang saat ini Petro China Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD).'Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun, kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu Petro China-nya, permintaan pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya,' jelasnya. Ditambah sekretaris SKK Migas, Gde Pradayana mengatakan pembicaraan dengan pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. 'Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013,' ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. 'Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek,' katanya.

Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh pemkab Tanjung Jabung Timur. Saat ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. 'Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari yang lalu, saat opening IPA (Indonesia Petroleum Association) convention di JCC, presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh pemkab sendiri,' papar Gde. 'Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China di situ hanya sebagai operator saja, sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya pemkab menyegel asset negara,' tandas Gde.

(Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

SOAL:
Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ....

INTERINSULER = .....

MENYURAI = .....

EPISTAKSI = .....

Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak mendominasi perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting berkaitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor asing termasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalu, kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai Rp8.242 trilliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara (G20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa dimana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

Karenanya, bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungan ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan pada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar pulau Jawa juga perlu didukung. Ini agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daearah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional.

Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan, dan infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apapun tadi pergi. Jadi bukan antiasing.

Tema yang tepat untuk bacaan di atas adalah ....

GANDUH = .....

Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG), menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Dengan melihat pola dan karakteristik hujan di Indonesia maka diperkirakan puting beliung berpotensi terjadi hingga Maret-April 2013. 'Selama tahun 2012, data sementara terjadi 295 puting beliung di Indonesia atau sekitar 36 persen dari total bencana selama 2012', tutur kata kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (17/12).

Menurut Sutopo, tren kejadian puting beliung cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selama 2002-2012 meningkat 28 kali lipat dan terdapat 404 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung di Indonesia. 'Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya sistem peringatan dini puting beliung', kata Sutopo. Hal ini disebabkan kecilnya cakupan terbang puting beliung yang kurang dari 2 km, waktu kejadian kurang dari 10 menit dan tidak semua awan cumulonimbus selalu terjadi puting beliung. Kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2013 berpotensi terjadi di 8 provinsi langganan yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. 'Kekeringan berpotensi terjadi selama Agustus-Oktober diJawa, Bali, NTT, dan daerah-daerah yang defisit air,' ujar Sutopo.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), BNPB dari tahun 1825-2012, jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana geologi lebih banyak dibandingkan hidrometeorologi. Dari 292.330 orang meninggal dan hilang, sekitar 74% akibat bencana geologi sedangkan 26% hidrometeorologi dan lainnya. 'Masyarakat dihimbau agar siap siaga. Dalam bahasa Latin ada istilah 'si vis pacem, para bellum'. Artinya jika kau memadamkan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka dalam bencana pun berlaku, jika kau ingin selamat, maka bersiaplah menghadapi bencana. Bencana datang ketika kita tidak siap. Semoga tidak ada bencana besar di tahun mendatang' tandas Sutopo.

'si vis pacem, para bellum' sama maknanya dengan salah satu peribahasa Indonesia, yaitu ....

INSTING : NALURI = .... : ....

MENDIRUS = .....

PERESTROIKA = .....