SKB Pemerintahan Kota/Kabupaten

Diperbarui pada:

Kategori:

Topik:

  • Pos.
    Name
    Points
  • There is no data yet

SKB Pemerintahan Kota - Kabupaten

Petunjuk Pengerjaan
Durasi Tes: 10 menit
Jumlah soal: 20 soal
Nilai Jawaban Benar: 5
Nilai Benar Semua: 100
Nilai Minimal Lulus: 80

1 / 20

Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan . . . . .

2 / 20

Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh . . . . .

3 / 20

Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah . . . . .

4 / 20

Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian . . . . .

5 / 20

Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan . . . . .

6 / 20

Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode . . . . .

7 / 20

Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik . . . . .

8 / 20

Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan . . . . .

9 / 20

Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah . . . . .

10 / 20

Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain . . . . .

11 / 20

PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi . . . . .

12 / 20

Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan . . . . .

13 / 20

Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi . . . . .

14 / 20

Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah . . . . .

15 / 20

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai . . . . .

16 / 20

Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model . . . . .

17 / 20

Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain . . . . .

18 / 20

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi menupakan pengawasan . . . . .

19 / 20

Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . . .

20 / 20

Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah . . . . .

Sedang menilai . . . . .

Photo of author

Syaiful Bachri, S.T.

Syaiful Bachri adalah seorang insinyur mekanik. Saat ini dia berkecimpung di dunia engineering dan pendidikan, sambil menyalurkan hobinya dalam menulis artikel.